Pemerkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menyangkut pengrusakan tubuh. Visum et repertum selalu menjadi alat bukti pertama yang harus ada, dikarenakan dalam tindak pidana pemerkosaan tubuh korban menjadi corpus delicti (barang bukti). Visum et repertum ditujukan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan pada diri korban dan visum et repertum tersebut menjadi alat bukti yang sah, namun pada putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh hakim menolak alat bukti visum et repertum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan bagaimana sebenarnya kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan dan penerapannya sebagai alat bukti dalam putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu visum et repertum berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli berdasarkan Pasal 183 Qanun Hukum Acara Jinayat dan alat bukti surat Pasal 185 Qanun Hukum Acara Jinayat. Visum et repertum menjelaskan secara lengkap kondisi fisik tubuh korban, berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter ahli dalam melakukan pemeriksaan atau visum, serta berdasarkan sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Visum et repertum ini dibuat dalam bentuk laporan dan diharapkan dapat menjadi pelindung hukum bagi korban pemerkosaan. Pada penerapannya visum et repertum ini diajukan untuk memberi keyakinan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Qanun Acara Jinayat. Sehingga hakim tidak boleh menolak alat bukti visum et repertum, oleh karena jabatannya hakim dapat mengajukan penelitian ulang jika merasa ragu akan hasil keterangan ahli tersebut.