Banyaknya pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas seperti yang diharapkan yang berakibat pada timbulnya berbagai masalah di jalan raya, membuat pemerintah melakukan upaya dengan mengadakan Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik guna menurunkan angka kecelakaan dan terciptanya ketertiban masyarakat saat berkendara. Namun, tetap terjadi pelanggaran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dan kendala aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke instansi terkait. Adapun hasil kajian, penegakan hukum pidana E-TLE dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, faktor hukum yaitu peran dan fungsi E-TLE sebagai salah satu alat bukti yang sah, aparat penegak hukum yaitu E-TLE yang diharapkan membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi dan mengurangi praktik pungli, sarana prasarana meliputi kamera E-TLE, serta faktor masyarakat dan kebudayaan. Adapun kendala yang dihadapi aparat penegak hukum berupa sarana dan prasarana, dan anggaran. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar tidak hanya dilakukan tilang secara elektronik namun tetap berbarengan dengan tilang manual.