Tuha Peut sebagai Lembaga perwakilan gampong yang terdiri dari 4 unsur yaitu unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan unsur cerdik pandai/cendikiawan. Di Idi Tunong dari 25 Gampong Tuha Peut yang ada perempuannya hanya 20 gampong sementara ketentuan dalam beberapa qanun mengatur perempuan sebagai tokoh. Perbedaan tersebut membuat peneliti ingin meneliti Bagaimana Pengisian Unsur Perempuan sebagai Anggota Tuha Peut Gampong di Kecamatan Idi Tunong. Serta Apakah ketentuan pengisian unsur perempuan sebagai Anggota Tuha Peut Gampong di Idi Tunong sesuai dengan prinsip Fiqh Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Ditemukan hasil Pemenuhan perempuan sebagai anggota Tuha Peut sekurang-kurangnya 30% sebagai kewajiban serta menjadi syarat administrasi di Gampong yang harus dilaksanakan terkhususnya di Kecamatan Idi Tunong belum sepenuhnya terpenuhi, yang berarti belum semua gampong yang berada di Kecamatan Idi Tunong Mematuhi peraturan yang mengatur tentang Tuha Peut Gampong. Hasil selanjutnya ditinjau dari prinsip fiqh dusturiyah Qanun Kabuapten Aceh Timur mengandung kemaslahatan sehingga sesuai dengan prinsip jalbu al-mashalih wa daf’u al-mafasid namun pada pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong masih belum sesuai dengan prinsip jalbu al-mashalih wa daf’u al-mafasid, karna masi ada Gampong di Idi Tunong belum melaksanakan ketentuan pasal 39 pada Qanun ini yang mana dalam pasal tersebut telah menjamin keterwakilan perempuan dalam Tuha Peut Gampong. Hal tersebut harus di laksanakan oleh seluruh masyarakat di Idi Tunong agar terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan ummat manusia.