Anak sebagai pengedar narkotika dalam penerapan restoratif justice membutuhkan perlindungan. Hakim memberikan putusan penjara dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PnBna. Hukuman pidana yang diberikan sama dengan pidana orang dewasa. Menampilkan fakta bahwa putusan ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim memberikan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penerapan restoratif justice dalam kasus tindak pidana narkotika terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNBna. Perlindungan hukum dilakukan melalui upaya diversi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang didukung dengan studi lapangan, pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara dan analisis putusan. Hasil dari penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam merealisasikan eksekusi putusan terhadap anak sebagai pengedar narkotika dengan putusan pidana penjara. Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan dan sebisa mungkin menghindari ultimum remedium. Pada putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PnBna dalam kasus anak sebagai pengedar narkotika hakim memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti pengurangan penjara dari dakwaan, agar tercapai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka diterapkan disversi tetapi jika tidak mendapatkan solusi maka akan diterapkan Restoratif justice dalam kasus anak sebagai pengedar narkotika