Pembagian harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang terjadi pasca perceraian. Harta bersama sendiri harus dibagi adil antara bekas istri maupun bekas suami. Persentase harta bersama sendiri diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97 yang berisikan bahwa pembagian harta bersama ialah sama rata yakni seperdua (½) untuk suami dan seperdua (½) untuk istri. Namun, setelah Instruksi Presiden ini tidak termasuk kedalam hierarki lagi maka banyak putusan para hakim yang tidak membaginya seperdua (½) dikarenakan faktor-faktor tertentu yang menjadikan bahwa adil itu tidak harus setangah atau ½. Maka dengan uraian diatas, penulis ingin menerangkan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Tujuan daripada penulisan ini sendiri adalah untuk mengetahui pembagian harta bersama pasca perceraian tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa benar pembagian harta bersama itu setengah atau ½ bagian untuk bekas suami maupun bekas istri, sepanjang tidak ditentukan aturan lainnya. Namun, hakim sendiri memiliki kewajiban dalam menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat yang tercantum dalam pasal 28 UU RI No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil sehingga tidak akan menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.