Penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh memberi kepastian hukum untuk menjamin kehidupan perempuan pasca perceraian. Kedua, Apakah perbedaan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh serta mengkaji kehidupan perempuan pasca perceraian. Penulis menggunakan metode komperatif dengan Teknik penelitian pustaka (library research) dan studi lapangan (field research) yang bersifat kualitatif bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan antara teori kepustakaan dan data di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujudnya perbedaan antara undang-undang yang didasari oleh kedua mahkamah. Pada putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu, penggugat hanya membuat satu gugatan saja, sehinggakan jika ingin menuntut hak nafkah, harus membuat gugatan baru. Adapun putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh pula penggugat boleh membuat gugatan gabungan yaitu, cerai talak dan hak hadhanah dan pada waktu yang sama tergugat juga mendapat hak nafkah iddah dan mut’ah. Sehingga kehidupan pasca perceraian istri mendapat haknya dari nafkah. Ternyata hasil putusan terhadap kehidupan wanita di kedua mahkamah amatlah divergen. Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Bharu mempertimbangkan putusan hanya berdasarkan tuntutan penggugat, sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mempertimbangkan putusan berdasarkan kemaslahatan perempuan pasca perceraian berdasarkan undang-undang.