APIP memiliki fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewewenagannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Salah satu bentuk pengawasannya adalah pada proses pencalonan Keuchik pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 dalam bentuk pemberian Surat Rekomendasi Bebas LHP bagi Keuchik Petahana yang ingin mencalonkan dirinya kembali. Penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan APIP dalam pemberian Surat Rekomendasi Bebas LHP kepada Keuchik Petahana yang belum dilakukan Audit Dana Desa, bagaimana akibat hukum dari pengeluaran Surat Rekomendasi Bebas LHP kepada Keuchik Petahan yang belum dilakukan Audit Dana Desa dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Wewenang APIP dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Bebas LHP tersebut. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dan jenis penelitian Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang APIP dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Bebas LHP tersebut telah tepat, namun kedepannya harus diperjelas kembali dalam peraturan berlaku. Akibat hukum dari Pengklasifikasian surat rekomendasi bebas LHP dapat diberikan hukuman ringan jika bersangkutan lalai dalam wewenangnya. Tinjauan Fiqh Siyasah untuk permasalahan ini adalah APIP menjalanjan tugasnya adalah perpanjangan tangan dari Al-Shulthah Al-Tanfidziyah dalam mewujudkan cita-cita Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur di Kabupaten Nagan Raya.