Penyandang disabilitas adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mobilitas penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas secara tidak langsung akan selalu mengalami kesulitan. Jika dibandingkan dengan orang normal secara fisik, penyandang disabilitas memiliki kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh masih merasa kurang kesejahteraannya, disisi lain Pemerintah Aceh telah membantu penyandang disabilitas dengan memberi bantuan sosial agar mereka bisa berjualan di kios, akan tapi Penyandang disabilitas merasa bantuan sosial berupa barang-barang jualan di kios masih belum sesuai. Permasalahan lainnya adalah masih minimnya fasilitas alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas, fasilitas alat bantu yang pemakaiannya sudah dalam jangka waktu yang panjang masih belum ada pergantian dengan fasilitas alat bantu yang baru. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti diharuskan terjun langsung ke lokasi atau sumber objek penelitian untuk mencari tahu bagaimana implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Peneliti juga mewawancarai penyandang disabilitas untuk mencari tahu sejauh mana implementasi penyediaan fasilitas alat bantu dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh melalui pemberian fasilitas alat bantu kepada penyandang disabilitas meliputi kursi roda, tongkat adaptif, tongkat ketiak, tongkat peraba dan alat bantu dengar. Bantuan sosial yang juga diberikan berupa perlengkapan jualan di kios, serta pelatihan keahlian untuk menjadi barista. Implementasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dianalisis melalui 4 indikator Model Implementasi yaitu 1) Komunikasi yang baik dari penyelenggara hingga penerima, 2) Sumberdaya yang sudah baik antar pihak di Dinas Sosial maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan fasilitas yang sudah sesuai kebutuhan, 3) Disposisi yang selaras antara pihak penyelenggara dengan pihak penerima bantuan fasilitas alat bantu, 4) Struktur birokrasi yaitu pemberian fasilitas alat bantu sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).