Lembaga negara dari pengawas eksternal yang sebenarnya dapat dipergunakan oleh pengguna pelayanan publik jika terjadinya maladministrasi yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelesaian dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada laporan No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah serta bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian normatif-empiris. Terkait kasus laporan No. Reg/41/XI/2020/Res bentuk dan mekanisme pengawasan Ombudsman adalah keseluruhan pengamatan dan penilaian dari proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan melihat dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang, bentuk pengawasan tersebut berupa saran atau rekomendasi untuk mencegah terjadinya laporan dugaan maladminitrasi melalui investigasi/verifikasi lapangan. Sedangkan mekanisme pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap penyelesaian kasus dugaan maladmnistrasi ini melalui beberapa langkah yaitu: Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Penyelesaian Laporan (PL), dan Pencegahan. Pengawasan ini sejalan dengan prinsip pengawasan pada fiqh siyasah yaitu prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar guna untuk mewujudkan kedamaian, keamanan serta ketertiban umum dalam pelayanan publik dan menjunjung kemaslahatan umat bahkan dengan adanya lembaga tersebut keluhan masyarakat dapat terselesaikan, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersifat transparansi kepada masyarakat. Pengawasan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diterapkan guna mencegah penundaan berlarut dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintah, serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.