Peran Satpol PP dan WH sebagai PPNS diatur dalam Qanun Acara Jinayat, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPNS mengacu kepada ketentuan tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, ditemukan kasus-kasus pelanggaran jarimah ikhtilath yang setelah dilakukan penyelidikan tidak dilanjutkan sampai ke tahap penyidikan. Fokus utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang PPNS pada lembaga satpol PP WH Banda Aceh, bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap perbuatan ikhtilath dan apa faktor yang menyebabkan PPNS WH Kota Banda Aceh tidak melanjutkan sampai ke tahap penyidikan terhadap kasus jarimah ikhtilath. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang PPNS WH Kota Banda Aceh, untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS WH Kota Banda Aceh terhadap perbuatan ikhtilath, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan PPNS WH Kota Banda Aceh tidak melanjutkan penyidikan terhadap kasus ikhtilath sampai pada pelimpahan perkara ke pengadilan. Penelitian ini berbentuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris, data diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research) dan juga melibatkan kepustakaan (Library Research). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap perbuatan ikhtilath belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan tahapan penyidikan yang diatur dalam perundang-undangan tentang penyidikan, dan faktor yang menyebabkan PPNS WH Kota Banda Aceh tidak melanjutkan sampai ke tahap penyidikan salah satunya dikarenakan minimnya PPNS yang berlatar pendidikan hukum. Hal ini dikarenakan masih ditemukan kasus yang sudah tertangkap tangan, dan sudah memenuhi unsur jarimah ikhtilath yang diatur dalam Qanun Jinayat tetapi tidak di proses sampai ke pengadilan. Adapun kendala yang dihadapi PPNS WH Kota Banda Aceh disebabkan terbatasnya SDM yang mereka miliki.