Perlindungan lahan sawah di Desa Blang Krueng merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mencegah penggalihfungsian lahan agar masyarakat tidak semudah itu menggalih fungsikan lahannya. Dasar hukum nya yaitu Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pengalihan fungsi lahan dari tahun ke tahun mengalami penyempitan lahan yang cukup besar. Bahkan sebagian lahan sawah sudah dijadikan lahan pemukiman karena permintaan lahan yang banyak dan tingginya harga jual tanah. Alih fungsi lahan yang dilakukan di desa blang krung sudah begitu lama sehingga akan berdampak kepada lahan-lahan selajutnya yang akan di alihkan fungsinya dengan alasan tersumbatnya saluran air sehingga lahan terlihat seperti tidak produktif. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prakti Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Sawah di Blang Krueng, Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Alih Fungsi Lahan Di Desa Blang Krueng Menurut Pasal 52 Ayat 1 Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Emperis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan artikel. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan alih fungsi lahan di Desa Blang Krueng