Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian berbunyi hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk usaha pertanian, perikanan atau pertenakan. Hak guna usaha dapat saja terhapus, salah satunya karena pemegang hak melepaskan haknya sebelum berakhirnya jangka waktu seperti yang dilakukan oleh PT Cermelang Abadi di Kecamatan Babahrot yang melepaskan Sebagian haknya, lahan yang telah dilepaskan oleh PT Cermelang Abadi dikuasai oleh masyarakat setempat untuk kepentingan personal atas tanah negara. kententuan ini telah diatur dalam hukum islam yang disebut Milk al-Daulah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum terhadap penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan bekas hak guna usaha yang merupakan tanah milik negara dan konsep milk al-daulah terhadap penguasaan lahan bekas hak guna usaha dikalangan masyarakat Kecamatan Babahrot. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya bentuk-bentuk penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babahrot itu memiliki dasar hukum yang jelas jika ditinjau dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu tentang penggelolaan dan pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat babahrot juga mendapatkan izin dari aparatur pemerintah dan termasuk dalam konsep milk al-daulah yaitu jenis kepemilikan Al-Khalafiyah syakhsy‘an syakhsy