Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak terlepas dari mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pelaksanaanya terdapat aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Setiap paket pengadaan biasa diikuti oleh banyak perusahaan yang hendak menjadi pemenang agar dapat melaksanakan pengadaan/tender tersebut. Salah satu fenomena yang ditemukan yaitu adanya praktik pinjam nama perusahaan dalam mengikuti proses pengadaan tersebut. Hal ini terwujud karena beberapa aspek yang mendorong mereka meminjam perusahaan lain agar dapat menjadi pemenang. Penelitian ini hendak melihat bagaimana praktik perusahaan dalam mengikuti proses pengadaan serta praktik pinjam nama perusahaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari hukum Islam. Objek penelitian ini yaitu pada salah satu perusahaan yang ada di Banda Aceh. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research) dan studi pustaka (library research). Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pinjam nama perusahaan boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan dan perjanjian antara pihak pemilik perusahaan dan peminjam nama perusahaan. Praktik ini dalam Islam dikenal dengan istilah wakalah sebagai salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah. Wakalah yaitu pendelegasian/perwakilan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada yang menerima kuasa. Wakalah diperbolehkan dalam Islam dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Dalam praktik ini, pemilik perusahaan merupakan pemberi kuasa, sedangkan peminjam nama perusahaan sebagai penerima kuasa atas hal-hal yang diwakilkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Perjanjian yang dilakukan sepatutnya dilakukan secara tertulis untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan pemilik perusahaan