KUA merupakan instansi resmi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang kegamaan Islam, salah satunya ialah dalam bidang perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang dijalin untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, untuk menguatkan pasal tersebut, KUA mempunyai layanan dalam bidang pembinaan keluarga sakinah dan pembinaan perkawinan guna mengantisipasi terjadinya perceraian. Namun kenyataannya masih tingginya angka perceraian dan kegagalan dalam mengupayakan perdamaian dalam konflik yang ditangani menyebabkan layanan KUA tersebut kurang mendominasi untuk memberikan upaya melestarikan perkawinan bagi setiap pasangan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa dasar hukum KUA sebagai lembaga layanan pembinaan keluarga sakinah dan pembinaan perkawinan dan bagaimana peran KUA Kecamatan Kuta Alam dalam menangani konflik rumah tangga untuk mengupayakan pelestarian perkawinan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan Undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah dan bimbingan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34 Tahun 2016 dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021. Adapun peran KUA Kecamatan Kuta Alam dalam menangani konflik rumah tangga masih perlu untuk di maksimalkan kembali karena berdasarkan data kasus rumah tangga yang masuk di KUA tersebut masih banyaknya kasus pasangan yang tidak berhasil diselesaikan dalam lima tahun terakhir dan beralih ke Mahkamah Syar’iyah. Namun demikian, KUA Kecamatan Kuta Alam tetap berupaya semaksimal mungkin mendamaikan agar mencegah perceraian tidak terjadi diantara pasangan yang berselisih melalui tahapan pelayanannya dengan mengutamakan pendekatan kegamaan, memberikan nasihat, dan memberikan solusi yang dapat dijadikan renungan agar tidak melanjutkan perkaranya ke Mahkamah Syar’iyah.