Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan terkait pelayanan di Kecamatan Beutong, Nagan Raya. Masyarakat mengeluhkan prosedur dan mekanisme kerja yang rumit serta kurangnya profesionalisme dalam pelayanan. Selain itu, terdapat kurangnya akuntabilitas dari pihak kecamatan terkait sinkronisasi data masyarakat, menyebabkan sejumlah warga yang seharusnya menerima bantuan sosial tidak mendapatkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip Good Governance, khususnya pada aspek akuntabilitas, profesionalitas, dan efektivitas, di Kecamatan Beutong. Dengan mgaukan petanyaan penelitian, Bagaimana praktek pelayanan masyarakat oleh pemerintah kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari prinisp good governance?, dan bagaimana profesionalitas pemerintahan Kecamatan Beutong, Nagan Raya ditinjau dari perspektif fiqh siyasah?Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pemerintahan di Kecamatan Beutong belum mencapai standar Good Governance, terutama dalam hal profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Dalam perspektif fiqh siyasah, terdapat kurangnya perhatian terhadap program-program penting, seperti pendataan bantuan sosial, yang tidak merata dan mencerminkan ketidakoptimalan penerapan prinsip kepentingan umum. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis dan sumber pengayaan bagi pemerintah dan instansi terkait serta dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.