Terkait maraknya penolakan terhadp vaksinasi Covid-19 yang disertai banyaknya berita hoax di sosial media, pemerintah mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan vaksinasi melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak kesehatan warga negara berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dan hubungan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 dengan hak kesehatan ditinjau siyāsah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (library research). Hasil penelitian yang didapat adalah Perlindungan hak kesehatan warga negara berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih banyak diantara masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, namun perkembangan setiap harinya semakin mengalami peningkatan. Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 dengan hak memperoleh kesehatan ditinjau menurut siyāsah syar’iyyah disinyalir sudah sesuai dengan Syari’at Islam. Karena pemberian vaksinasi juga termasuk dalam upaya memberikan perlindungan kepada Warga Negara agar terhindar dari penularan virus Covid-19. Sehingga, stabilitas nasional dari ketahanan aspek kesehatan publik di Indonesia dapat terwujud. Berdasarkan hasil uji dari BPOM vaksin dalam hukum indonesia juga sejalan dengan islam dengan menyidiakan dan memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan selain aman secara medis juga dapat digunakan oleh umat beragama.