Kejahatan selalu tumbuh serta berkembang dalam Masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana yang melibatkan senjata api. Pada kenyataannya meskipun berbagai regulasi telah di keluarkan oleh pemerintah kepemilikan senjata api terus terjadi di masyarakat. Baik disebabkan oleh faktor keamanan di daerah tempat tinggal pelaku tindak pidana, maupun faktor kurang pahamnya masyarakat tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin. Salah satu kasus kepemilikan senjata api yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pertama; bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana membawa senjata api tanpa izin menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Kedua; bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 191/Pid.Sus/PN Idi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap tindak Pidana membawa senjata api secara ilegal menurut hukum positif adalah Kepemilikan senjata api tanpa hak serta izin bisa dituntut sesuai ketentuan Undang-Undang Senjata api serta Senjata Tajam Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Sedangkan menurut hukum Islam memandang kepemilikan senjata api tanpa izin merupakan suatu jinayah atau jarimah, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, jarimah tersebut merupakan jarimah ta‟zir karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam putusan No. 191/Pid.sus/2022/PN Idi hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatannya yang bersifat edukatif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan lagi serta bersifat preventif bagi masyarakat lainnya.