Setiap operasional koperasi harus diawasi secara ketat operasionalnya oleh dewan pengawas, termasuk KPN Bina Sejahtera yang secara berkala berdasarkan ketentuan dalam AD/ART harus mengaudit operasional dan pembukuan keuangan dengan segala aktifitas bisnisnya. Namun KPN Bina Sejahtera yang berlokasi di Kec. Seulimeum Aceh Besar ini masih banyak masalah yang belum bersinergi dengan regulasi koperasi termasuk aturan internalnya. Rumusan permasalahan yaitu bagaimana ketentuan auditing pelaporan keuangan KPN Bina Sejahtera dan tanggung jawab pengurus untuk mengimplementasikan hasil audit pra dilakukan RAT dan tinjauan syirkah ‘inân terhadap sistem audit pelaporan keuangan di KPN Bina Sejahtera. Pendekatan penelitian ini yaitu sosiologis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa auditing yang dilakukan oleh pengawas KPN Bina Sejahtera dilakukan hanya untuk formalitas dalam memenuhi keperluan RAT. Pengurus KPN Bina Sejahtera tidak membuat ketentuan terbaru tentang pengelolaan usaha koperasi sesuai regulasi koperasi terbaru, sehingga AD/ART nya masih belum memenuhi ketentuan standar koperasi di Aceh yang harus memenuhi prinsip-prinsip berdasarkan Qanun LKS dan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar yuridis formalnya. Kelemahan audit pengawas KPN Bina Sejahtera juga ditemui pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum sesuai dengan ketentuan modal koperasi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penetapan bagi hasil pada KPN Bina Sejahtera sudah relevan dengan konsep syirkah ‘inan namun sistem audit yang dilakukan dewan pengawas untuk kebutuhan pertanggungjawaban RAT KPN Bina Sejahtera terhadap pengelolaan koperasi untuk kebutuhan bagi hasilnya dilakukan tidak akuntabel dan tidak transparansi, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan KPN Bina Sejahtera tidak relevan dengan ketentuan pengelolaan usaha dengan pola syirkah ‘inan.