PPAT sebagai pejabat umum yang berwenag membuat akta jual beli (akta otentik) yang dinilai sempurna, terkadang terdapat permasalahan yang timbul yaitu akta yang dibuat PPAT batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Hal ini dikarnakan pada putusan pengadilan, Hakim memutuskan bahwa akta jual beli tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun pembatalan akta PPAT melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalah atau kelalaian PPAT saja dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta PPAT juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak atau pihak lain. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana pertimbangan hukum hakim dan pertanggungjawaban PPAT dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bna dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian ini adalah akta jual beli dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan pengadilan dikarnakan para tergugat yang menguasai tanah dari hasil jual beli dari Almarhum orang tua tergugat lainya adalah tidak sah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagimana yang dijelaskan didalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan untuk tanggungjawab PPAT tidak diperlukan karna PPAT tidak terbukti melakukan kesalahan. Dari paparan diatas dapat disimpulakan bahwa cacatnya akta jual beli bukan hanya disebabkan oleh PPAT, melaikan juga bisa terjadi karna kelalaian para pihak yang mengikatkan diri dalam akta