Tindak pidana yang mengalami peningkatan di daerah Aceh adalah kejahatan kekerasan seksual seperti kesusilaan, pelecehan dan Pemerkosaan atau pencabulan terhadap perempuan. Dari sepuluh Jarimah yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, terdapat Jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Namun, seiring berjalannya penerapan Qanun tersebut tidak memberikan efek yang signifikan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, terbukti bahwa masih maraknya Jarimah tersebut diadili di Mahkamah Syar’iyah, bahkan pemenuhan hak korban yang masih diabaikan. Adapun penelitian ini mengkaji terkait bagaimana pemenuhan hak korban disabilitas dan kedudukan seorang penyandang disabilitas dalam pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Jarimah pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas, dengan fokus pada studi kasus putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd. Penelitian ini adalah Penelitian Empiris dengan menggunakan deskriptis kualititatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Data dikumpulkan dari dokumen putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan Wawancara terhadap argumen hukum yang digunakan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas tersebut, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberadaan bukti, serta pertimbangan hukum Islam. Namun, ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh hakim seperti keadaan kesehatan dan kecatatan korban, pemenuhan-pemenuhan hak seorang korban penyandang disabilitas juga tidakdipenuhi. Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas menuntut pemahaman mendalam terhadap kondisi korban serta perlindungan terhadap hak-haknya.