Pernikahan merupakan salah satu anjuran agama kepada kaum laki-laki dan perempuan pada generasi muda yang memiliki kemampuan untuk menikah. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila wanita dan pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Pada data yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu di Mahkamah Syar’iyah Jantho yang mengajukan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan, tahun 2023 menurun menjadi 30 dari 54 pemohon di tahun 2022. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan utama adalah apa faktor terjadinya peningkatan permohonan dispensai nikah di Mahkamah Syar’iyah Jantho dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah secara Hukum Islam dan Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis empiris dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor dari meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Janthokarena ingin menghindari fitnah dan faktor sudah saling suka sama suka.Pada pertimbangan hakim secara hukum Islam yaitu kaidah fiqhiyah yang sering digunakan adalah tiga kaidah yaitu Menolak Kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan dan Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum. secara hukum Positif berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Undang-Undang perlindungan anak pasal 1 angka 1 nomor 35 tahun 2014. serta keyakinan para hakim untuk memutuskan suatu perkara.