Implementasi kontrak tender pembangunan jalan yang dilakukan pihak kontraktor harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam regulasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan. Namun dalam realisasi pihak Dinas PUPR harus secara kontinu melakukan evaluasi untuk memastikan hasilnya optimal. Dalam penelitian ini, dikaji tentang tanggung jawab pihak kontraktor terhadap kerugian yang terjadi pada pengerjaan proyek dengan permasalahannya yaitu bagaimana implementasi kontrak tender dilakukan oleh PT Beuken Utama, evaluasi Dinas PUPR terhadap kualitas pembangunan jalan, dan proses realisasi kontrak perjanjian tender pada pembangunan jalan berdasarkan konsep ijârah ‘ala al-‘amâl. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kontrak pembangunan jalan yang dihadapi PT BU dalam pelaksanaan proyek terutama pada penarikan dana yang tidak jelas, memaksa perusahaan menggunakan dana internal terlebih dahulu, dan menimbulkan beban keuangan signifikan. Tantangan lainnya selama pelaksanaan proyek meliputi cuaca buruk dan kerusakan peralatan konstruksi yang mempengaruhi kelancaran proyek. Dinas PUPR berkewajiban untuk mengawasi proyek jalan yang dibangun PT BU dengan melibatkan konsultan pengawas dengan tahapan pengawasan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi, mulai dari perencanaan hingga masa pemeliharaan pasca pembangunan selesai. Untuk menghasilkan kualitas jalan sesuai dengan anggaran pembangunan, pihak PT BU akan dinilai kelayakan dan kesesuai budgeting oleh auditor internal Dinas PUPR dan BPK. PT BU bertanggung jawab penuh terhadap ketidaksesuaian kualitas dengan anggaran dan harus membayar kerugian yang terjadi. Dalam konsep ijârah 'ala al-'amâl pelaksanaan kontrak tender harus memenuhi prinsip-prinsip transaksi yang akuntabel dan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang muncul pada pelaksanaan kontrak oleh PT BU ini, termasuk ganti rugi atas kerugian negara akibat ketidaksesuaian realisasi kerja.