Sewa lahan merupakan salah satu bagian muamalah yang berada dikalangan masyarakat. Dalam melaksanakan perjanjian, masyarakat pada umumnya melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya sengketa dikemudian hari. Adapun masalah yang dikaji pertama, mengapa penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian di Gampong Jambo Papeun diselesaikan melalui pola ADR. Kedua, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian di Gampong Jambo Papeun. Ketiga, bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa di Gampong Jambo Papeun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Jambo Papeun memilih penyelesaian sengketa melalui pola Alternatif Dispute Resolution (ADR) disebababkan oleh kurangnya pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengkera sewa lahan pertanian meliputi tiga tahapan yaitu, pelaporan, pemeriksaan, dan penetapan hasil musyawarah. Penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian dilakukan secara non litigasi melalui mediasi yang berlangsung di Meunasah, pihak mediatornya adalah Keuchik dan dihadiri oleh para pihak bersengketa serta perangkat gampong lainnya. Adapun konsekuensi dari keputusan perdamaian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah terputusnya perselisihan yang terjadi dan para pihak sepakat untuk berdamai, dimana Pihak pemilik lahan bersedia untuk tetap untuk memberi izin pihak penyewa lahan mengupayakan kembali lahan yang telah disewa apabila pihak pemilik lahan belum mampu mengembalikan sisa uang sewa terhadap lahan pertanian yang menjadi objek sengketa