Pertanggungjawaban Pengelolaan Pasar Terhadap Beredarnya Sepatu Tingkat Kualitas Super Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Pasar Lambaro Di Aceh Besar)

Husnul Khatimah, 190106096 (2024) Pertanggungjawaban Pengelolaan Pasar Terhadap Beredarnya Sepatu Tingkat Kualitas Super Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Pasar Lambaro Di Aceh Besar). Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Pertanggungjawaban Pengelolaan Pasar Terhadap Beredarnya Sepatu Tingkat Kualitas Super Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Pasar Lambaro Di Aceh Besar)] Text (Pertanggungjawaban Pengelolaan Pasar Terhadap Beredarnya Sepatu Tingkat Kualitas Super Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Pasar Lambaro Di Aceh Besar))
Husnul Khatimah, 190106096, FSH, IH.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (8MB)

Abstract

Maraknya jual beli produk tiruan di pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar adalah faktor harga, harga yang ditaksir dengan nominal yang mahal pada merek orisinil menjadi penyebab pembelian sepatu tiruan lebih laris. Tujuan penelitian ini, Pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak pengelola pasar, kedua untuk mendalami fungsi pengelolaan pasar tehadap peredaran sepatu tingkat kualita super, ketiga untuk menganalisis UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, data yang di kumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, data yang di kumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama, Penanggung jawab pengelola pasar tidak dapat menindak pelaku yang menjual sepatu dengan kualitas super tanpa adanyaa aduan dari pihak yang dirugikan,akan tetapi pihak pengelola pasar melakukan pengecekan dan mantaun terhadap penertiban jual beli barang kw yang ada di pasar lambaro. Kedua, Hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah aceh besar guna untuk melindungi konsumen dan juga pedagang yaitu, sosialisasi, edukasi, pembinaan serta pengawasan yang dilakukan untuk melindungi konsumen dan pedagang. Ketiga, Berdasarkan ketetapan yang telah di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Gepgrafis, jelas bahwa hak merek di peroleh setelah merek tersebut terdaftar. Maka setiap merek atau jasa yang telah terdaftar maka merek dan jasa tersebut telah terlindungi. Apabila ada yang memproduksi atau mengunnakan merek atau jasa tersebut maka di anggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Husnul Khatimah
Date Deposited: 06 Jun 2024 03:14
Last Modified: 06 Jun 2024 03:14
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37119

Actions (login required)

View Item
View Item