Program Electronic Traffic Law Enforcement telah diterapkan pada beberapa kepolisian daerah (Polda). Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satunya yang telah mencoba menggunakan ETLE tersebut adalah Ditlantas Polda Aceh. Akan tetapi saat ini penerapan ETLE sebagai penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas belum berjalan dengan baik. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah mekanisme penerapan Electronic Traffic Law Enforcement dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, apakah faktor penghambat penerapan Elektronic Traffic Law Enforcement dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan bagaimanakah penerapan Electronic Traffic Law Enforcement ditinjau menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme penerapan elektronic traffic law enforcement dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas pada dasarnya sama dengan penilangan secara manual akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka dilakukan secara electronik agar mempermudah dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah seperti korupsi dan ini sesuai dengan pembangunan hukum di Indonesia. Faktor penghambat penerapan Electronic Traffic Law Enforcement dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat masyarakat dan faktor alam, serta dalam Islam pun mengatur bahwa setiap warga negara atau masyarakat harus patuh dan taat untuk mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (pemimpin) dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.