Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dilindungi secara nasional karena sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan. Gubernur Aceh pada 9 Juni 2017 mengeluarkan keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (443 MW) Seluas 4.407 hektar mencakup sebagian kawasan KEL. Keputusan ini ditolak oleh masyarakat dan aktivis lingkungan karena berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan undang-undang. Apa dasar hukum penggunaan kawasan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)?; Apakah penerbitan IPPKH sesuai dengan undang-undang? Bagaimana penggunaan kawasan hutan di KEL untuk pembangunan PLTA Tampur-1 dari perspektif fikih lingkungan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikaji lewat pendekatan perundang-undangan dengan sumber data kepustakaan. Menurut hasil penelitian, IPPKH yang diterbitkan Gubernur Aceh bertentangan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Kewenangan penerbitan IPPKH oleh gubernur tidak boleh lebih dari 5 hektar dan hanya untuk fasilitas umum non komersial sedangkan Izin yang diterbitkan Gubernur lebih dari 5 hektar dan merupakan proyek swasta. Menurut persfektif fikih lingkungan, konsep konservasi yang memiliki kemiripan dengan konservasi KEL adalah konsep hima’, yaitu konsep perlindungan lahan dimana lahan tersebut tidak boleh dimiliki dan dibiarkan secara alami sebagai tempat tumbuhnya rerumputan. Dalam konsep hima’ menggunakan lahan yang dilindungi, seperti pembangunan PLTA Tampur-1 di KEL, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menggunakan kawasan yang dilindungi, sebagian membolehkan dan sebagian lagi tidak.