Dalam pelaksanaan syariat Islam Satpol PP dan WH memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Qanun hukum jinayah. Satpol PP dan WH Aceh mempunyai peran penting terhadap proses pengawasan dan penindakan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004. Namun faktanya dilapangan proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh belum dapat dikatakan berhasil, dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaanya. Oleh sebab itu secara tidak langsung proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh tidak dapat terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh, serta juga untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaanya di kawasan wisata Alue Naga. Penelitian ini dikaji menggunakan metode normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa proses pengawasan dan penindakan oleh Satpol PP dan WH Aceh dilakukan dengan cara razia dan patroli, sedangkan penindakannya yaitu bersifat penindakan secara non yustisial. Dalam proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH belum dapat dikatakan efektif terhadap kesuksesan dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, dikarenakan adanya beberapa kendala atau hambatan yang dialami oleh Satpol PP dan WH Aceh dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran Qanun hukum jinayah di kawasan Wisata Alue Naga. Beberapa kendala atau hambatan yang dialami oleh lembaga Satpol PP dan WH Aceh dalam penegakan Qanun hukum jinayah di kawasan wisata Alue Naga salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat, kurangnya kepedulian terhadap syariat Islam dan juga kurangnya efek jera bagi pelaku jarimah.