Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha mengenai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di yang ada di Kota Banda Aceh dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis formal dan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kewajiban pendaftaran labelisasi halal yang ditinjau dalam maqashid syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagian besar pelaku usaha di Kota Banda Aceh kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari 20 hasil wawancara, dari 12 pelaku usaha hanya memahami penerapan sertifikat labelisasi halal namun tidak perpanjang, hanya pernah dengar penerapan sertifikat labelisasi halal, tidak pernah dengar berkewajiban pengurus sertifikat labelisasi halal. Berdasarkan faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha makanan maupun minuman kemasan di Kota Banda Aceh melakukan sertifikasi halal untuk produk yang mereka jual. Banyak dari mereka yang masih terkendala biaya, merasa produknya sudah aman, kurangnya informasi, dan sikap profesional. Selanjutnya berdasarkan tinjauan maqashid syariah berdasarkan indikator pemeliharaan jiwa manusia (hifdz al-nafs), terkait pengetahuan aturan jaminan halal yang dibuat pemerintah, hanya sebagian besar pelaku usaha yang menyadari kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian kepada masyarakat dengan adanya labelisasi halal yang tercantum diproduk.