Saat ini penggunaan kantong plastik secara berlebihan dalam transaksi jual beli di Supermarket dan Swalayan yang ada Kota Banda Aceh telah membawa dampak terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu pemerintah melakukan pembatasan dengan memberikan sanksi bagi Supermarket atau Swalayan melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan undang-undang dengan jenis metode hukum normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi administratif yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall yaitu beberapa teguran lisan, teguran tertulis sebanyak tiga kali, penghentian sementara kegiatan secara paksa, dan pencabutan izin usaha oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall Masuk pada hukuman ta’zir yaitu hukuman yang diberikan oleh ulil amri atau penguasa/pemerintah dengan jenis hukuman uqubat berupa hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan pelaku untuk berusaha seperti mencabut izin dan menutup usaha tersebut.