Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan penyempurnaan dan “perluasan ruang lingkup” dari pengertian Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, yang meliputi “perorangan” dan “keyakinan agama” dan “budaya” bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator ketahanan pangan dalam perspektif ekonomi Islam untuk menganalisa kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020 dengan menggunakan 7 indikator ketahanan pangan dengan menggunakan analisis cluster hierarki. setiap 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki data indikator ketahanan pangan yang serupa. Hasil analisis menunjukkan bahwa cluster V dari kelompok Banda Aceh menjadi indikator ketahanan pangan yang terbaik untuk tahun 2020 dari kelompok cluster lainnya. Oleh karena itu peneliti mengelompokkan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berdasarkan indikator ketahanan pangan untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menuntaskan kebutuhan ketahan pangan sesuai perspektif ekonomi Islam. Indikator yang digunakan adalah persentase rumah tangga tanpa akses listrik, Pendidikan perempuan di atas 15 tahun, Persentase air bersih, Rasio jumlah tenaga kesehatan, Persentase balita stunting dan Persentase balita stunting, Angka harapan hidup bayi pada saat lahir. Metode yang digunakan adalah Analisis cluster hierarki. Data yang digunakan berasal dari data skunder yaitu data croos section yang diperoleh dari perpustakaan BPS Provinsi Aceh. dari hasil evaluasi kelompok dengan analisis cluster hierarki terbentuk 5 cluster, yakni cluster 1 sejumlah 6 Kabupaten, cluster 2 sejumlah 6 Kabupaten dan Kota, cluster 3 sejumlah 5 Kabupaten dan Kota, cluster 4 sejumlah 5 kabupaten dan Kota, dan cluster 5 sejumlah 1 Kota.