Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang belum mencapai batas usia minimal yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan, yaitu pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun faktanya masih banyak ditemukan pernikahan di bawah umur 19 tahun. Masalah utama yang menjadi fokus kajian skripsi ini adalah bagaimana persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil terhadap pernikahan di bawah umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data lapangan, diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Singkil beranggapan anak yang melakukan pernikahan di bawah umur belum memiliki kematangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang nantinya dapat menimbulkan kerusakan dalam pernikahan, karena anak belum mampu menanggung tanggung jawab yang besar baik itu dalam segi biologis, ekonomis, dan psikis. Selain itu beberapa masyarakat Kecamatan Singkil masih didapati kurang mengetahui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia pernikahan, sehingga masih banyak terdapat di kalangan masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur terjadi karena adanya faktor ekonomi yang rendah, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor pergaulan bebas, dan faktor pola pikir masyarakat yang masih awam. Adapun upaya pemerintah dalam pencengahan pernikahan di bawah umur yaitu menghimbau masyarakat untuk melakukan sosialisasi yang intens mengenai dampak dari pernikahan di bawah umur. Dapat disimpulkan bahwa persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil terhadap pernikahan di bawah umur ini rata-rata menolak karena dilihat dari segi umur dan kematangan dalam berumah tangga itu masih di kategorikan belum bisa membina rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan.