Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengakui pentingnya penerapan tata kelola kota yang inklusif, sebagaimana tercermin dalam Perwal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif. Berdasarkan fakta tersebut, penting untuk mengkaji keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota (DPKK) Banda Aceh dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Gedung DPKK Banda Aceh, yang meliputi aksesibilitas fisik bangunan; koleksi bahan bacaan; serta layanan dan komunikasi; 2) menjelaskan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menelusuri informasi pada DPKK Banda Aceh. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dengan menggunakan panduan standar IFLA dan FGD. Penelitian ini menemukan bahwa: (1) Sebagian fisik bangunan bagi penyandang disabilitas telah tersedia, namun tidak aksesibel karena tidak sesuai dengan standar IFLA; adapun format media dan koleksi bahan bacaan secara keseluruhan tidak tersedia; sedangkan layanan dan komunikasi bagi disabilitas juga tidak tersedia, karena pelatihan terkait mekanisme pelayanan dan komunikasi bagi disabilitas tidak pernah diselenggarakan oleh DPKK Banda Aceh. (2) Terkait hambatan dalam penelusuran informasi, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan environmental berperan sebagai hambatan utama yang dialami oleh penyandang disabilitas, disusul dengan hambatan atitudinal dan hambatan institusional.