Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan Negara. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada umumnya, setiap perkara tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu unsur dalam Pasal-Pasal tindak pidana korupsi maka akan divonis bersalah oleh hakim. Namun berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu hubungan keperdataan dan bkan merupakan tindak pidana korupsi sehingga Terdakwa dalam perkara tersebut divonis bebas padahal apabila melihat fakta persidangan Terdakwa memenuhi beberapa unsur tindak pidana korupsi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana unsur Tindak Pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PID.SUS./TIPIKOR/2023/PT BNA?, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR /2023/PT.BNA?, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi?. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu kajian terhadap putusan-putusan hakim dan peraturan perundang-undangan serta kajian dari bahan hukum baik primer maupun sekunder. Dari paparan skripsi ini dapat disimpulkan yaitu, Unsur Tindak Pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT.BNA menurut majelis hakim tidak terpenuhi. Majelis hakim Pengadilan Tinggi memvonis terdakwa bebas karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata yaitu hutang piutang, namun pada fakta persidangan sebenarnya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan Negara. Perspektif hukum Islam, perbuatan menyalahgunakan kewenangan disebut al-Risywah dan sangat dilarang dalam Islam, serta dijatuhi hukuman takzir berupa kurungan / denda.