Aceh bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diberi keistimewaaan dan kekhususan dalam bidang agama, adat dan Pendidikan. Keistimewaan di bidang agama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari’at Islam, termasuk penerapan hukum Islam dalam bingkai sistem hukum nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, otoritas perumusan jarīmah dan ‘uqūbah selama ini dipahami sebagai otoritas individual (mujtahid). Hal ini berbeda dengan praktik perumusan jarīmah dan ‘uqūbah di Aceh yang bersifat kelembagaan, dimana Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menjadi pemegang otoritas pembentuk Qanun Aceh. Hal ini berdampak pada otoritatif produk yang dilahirkan. Kenyataan inilah yang mengantarkan peneliti untuk Dengan otoritas yang dimilikinya, Pemerintah Aceh berhak membentuk berbagai formulasi hukum Islam, termasuk merumuskan jarīmah dan ‘uqūbah. Dalam literatur klasik, otoritas pembentukan hukum terpusat pada Syāri’ (Allāh dan Rasūl-Nya). Seharusnya, pendelegasian kewenangan tasyri’ kepada pemerintah mendapat porsi penjelasan yang memadai, karena pemerintah sebenarnya memiliki otoritas dalam aspek ta’zīr. Apalagi di era negara-bangsa modern, pemerintah menjadi pemegang otoritas pembentukan hukum. Dalam konteks Pemerintah Aceh, otoritas yang dimilikinya akan berkonsekwensi pada produk hukum yang dihasilkan termasuk dalam perumusan jarīmah dan ‘uqūbah. Untuk itu, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan berikut: 1) Bagaimana konsep otoritas pemerintah dalam merumuskan jarīmah dan ‘uqūbah ? 2) Bagaimana implementasi konsep otoritas pemerintah dalam perumuskan jarīmah dan ‘uqūbah di Aceh? 3) Bagaimana produk otoritas Pemerintah Aceh dalam perumuskan jarīmah dan ‘uqūbah? Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Analisis data ditempuh dengan menggunakan metode preskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dan al-siyāsah al-syar’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Otoritas pemerintah dalam merumuskan jarīmah dan ‘uqūbah berlandaskan pada naṣ dan peraturan perundang-undangan negara yang diakui keabsahannya menurut teori al-siyāsah al-syar’iyyah. Implementasi konsep otoritas pemerintah mengacu kepada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia melalui proses taqnīn. Produk yang dihasilkan berupa ketentuan jarīmah dan ‘uqūbah yang tertuang dalam berbagai Qanun Syari’at. Adapun temuan (novelty) penelitian ini adalah otoritas perumusan jarīmah dan ‘uqūbah telah beralih dari individu kepada lembaga, atau dari otoritas kharismatik dan tradisional ke otoritas legal- rasional