Pengangkutan kayu olahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan memindahkan kayu atau tempat pemasaran dengan melalui jalan yang sebelumnya telah dipersiapkan secara optimal, diawali dengan produsen kayu ilegal yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Adapun rumusan masalah penelitian ini pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan kayu olahan sebagai bahan baku secara ilegal, kedua, bagaimana faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan kayu olahan sebagai bahan baku secara ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana hukum di konseptualisasikan sebagai realitas sosial dan dalam implementasi serta penegakannya di masyarakat. Hasil penelitian yang penulis peroleh ialah yang pertama,dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging (pengangkutan kayu) oleh Polisi hutan menurut Undang-Undang adalah belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan pengangkutan liar (illegal logging), meskipun telah juga dilakukan berbagai tindakan untuk memberikan efek jera. Kedua, hambatan penegakan hukum tindak pidana illegal logging (pengangkutan kayu) adalah luasnya kawasan hutan yang mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan, kurangnya kepudlian masyarakat dikarenakan pada dasarnya masyarakat mengetahui ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan illegal logging, namun tidak pernah diindahkan, keterbatasan aparat penegak hukum, minim nya sarana dan prasarana, meningkatkan modus operadi dari pelaku, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.