Pernikahan dalam masyarakat Kecamatan Dabun Gelang melibatkan wali hakim resmi dari pihak KUA. Keberadaan wali hakim resmi ini membuat masyarakat disatu sisi terlepas dari kewajibannya sebagai wali dan dari sisi lain wali hakim resmi ini membuat masyarakat kurang menyadari kewajibannya sebagai wali dalam pernikahan. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat masalah (1) bagaimana praktik nikah yang dilakukan oleh wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues dan (2) bagaimana pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa praktik pernikahan oleh wali hakim resmi ini dimulai dengan memastikan syarat-syarat pernikahan seperti kehadiran penganti laki-laki dan perempuan dan para saksi. Setelah dipastikan siap dan adanya syarat-syarat nikah tersebut, maka pihak wali hakim resmi melakukan ijab dan qabul serta menanyakan kesahan ijab qabul tersebut kepada para saksi yang hadir, setelah pihak saksi mengatakan jawaban sah, maka pihak wali hakim resmi menutup pelaksanaan pernikahan dengan membaca doa. Pandangan masyarakat tentang nikah yang dilakukan wali hakim resmi dapat digolongkan mejadi dua, yaitu masyarakat yang berpandangan baik dengan alasan keberadaan wali hakim resmi membantu terlaksananya pernikahan, karena dapat mengantikan wali dari pempelai perempuan yang tidak memenuhi syarat menjadi wali dan tidak memiliki wali lagi. Sedangkan pihak yang berpandangan tidak baik beralasan bahwa nikah yang dilakukan oleh hakim resmi akan membuat masyarakat tidak lagi berupaya memenuhi syarat menjadi wali pernikahan karena masyarakat hanya tinggal mengantikannya dengan pihak wali hakim resmi tersebut.