Penelitian ini dilatar belakangi dengan perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang penetapan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan hal ini bertujuan untuk membatasi bahkan menghapus perkawinan anak. Namun Undang- undang ini masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan dini, dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 yang mana orang tua bisa mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan guna untuk meminta dispensasi kawin, sehingga banyak celah bagi orang tua untuk menikahkan anaknya diusia muda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia di mahkamah syar’iyah takengon efektif, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin dimahkamah syar’iyah takengon, dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat permohonan dispensasi kawin meningkat pasca revisi Undang-Undang Perkawinan sehingga menyebabkan upaya pencegahan dispensasi kawin sulit dilakukan dikarenakan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip maqasyid syariah yang lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.