Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang dengan berbagai cara selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hariannya, termasuk dengan cara me-lalukan pinjaman uang baik itu untuk keperluan kebutuhan sehari-sehari maupun untuk mengembangkan bisnis. Namun dalam proses pelunasan utang piutang tersebut sering terdapat kelalaian dari pihak yang berutang sehingga tidak sedikit orang yang memberikan utang tersebut dirugikan seperti dalam putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pengadilan dalam mengadili putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan wanprestasi pada perkara perdata nomor 6/pdt.g.s/2022/PN Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Case Study. Berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Mahkamah Syari’ah pada Pasal 49 menjelaskan bahwa perkara utang piutang itu termasuk kedalam perkara muamalah yang diadili oleh Pengadilan Mahkamah Syari’ah seperti halnya pada putsan pada putusan nomor 6/pdt.g.s/2022/PN Bna, putusan tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mengadilinya. Pada putusan nomor 6/pdt.g.s/2022/PN Bna tersebut majelis hakim memutsukan perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna sebagai gugatan sederhana, dikarenakan jumlah utangnya itu masih dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna diselesaikan secara perdamaian dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili perkara utang piutang merupakan wewenang Mahkamah Syariah dan ketika terjadinya perkara Wanprestasi maka lebih baik diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak