Haq al-jiwâr merupakan pemanfaatan kepemilikan harta pada bangunan tidak bergerak yang berbentuk mal ‘uqâr terhadap batas-batas tempat tinggal pada bangunan rumah susun. Dalam pemanfaatan bangunan rusunawa sering menimbulkan kesulitan ‘uqâr terhadap tetangga karena adanya perbedaan kepentingan dan pemahaman terkait aturan penggunaan fasilitas bersama. Kerusakan material dan immaterial bangunan juga kerap terjadi hingga menimbulkan perselisihan antar tetangga karena ketidakpatuhan antar penghuni terhadap aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola UPTD Rusunawa Gampong Keudah. Fokus kajian ini, pertama bagaimana pengaturan pemanfaatan bangunan rusunawa Gampong Keudah Kota Banda Aceh, kedua bagaimana perlindungan hukum oleh pengelola dan penanganan perselisihan penghuni rusunawa, ketiga bagaimana penerapan haq al-jiwâr dalam perlindungan terhadap sesama penyewa pada pemanfaatan bangunan rusunawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, pengaturan pemanfaatan bangunan rusunawa Gampong Keudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Permen PUPR No 14 Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan ketentuan internal UPTD Rusunawa Gampong Keudah Kota Banda Aceh. Pelindungan hukum yang diterapkan oleh pengelola UPTD Rusunawa Gampong Keudah berupa layanan pengaduan atas keluhan dan ketidakpuasan terhadap layanan publik ataupun kualitas unit hunian rusunawa. Dalam hal penanganan perselisihan penghuni, upaya yang dilakukan pengelola berupa pemberian peringatan, sanksi, mediasi dan pengaduan ke pengadilan negeri. Penerapan haq al-jiwâr dalam perlindungan terhadap sesama penyewa melibatkan prinsip etika, tata tertib, dan tanggung jawab sosial antar penghuni dalam penggunaan ruang dan fasilitas bersama. Oleh karena itu, penyewa rusunawa harus memahami akan prinsip haq al-jiwâr ini agar tidak menimbulkan kesulitan ‘uqâr terhadap penyewa rusunawa yang lain.