Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai hak menerima pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Namun demikian, masih banyak ditemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan terhadap penata pelaksana dan lembaga pemberi pelayanan publik. Obudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh diharapkan dapat mewaujudkan penyelanggaraan pemerintahan Di Kota Banda Aceh yang bersih, terbuka dan akuntabilitas sehingga terbebas dari KKN. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Peran Dan Strategi Pelayanan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh dalam menangani laporan maladministrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tugas Ombudsman adalah memajukan proses penyelenggaraan administrasi yang lebih baik. Ombudsman harus efektif, tidak berbelit, bebas dan tidak mengintervensi keberadaan lembaga lain, namun memberikan rekomendasi yang konstruktif dan korektif. Tugas lain dari Ombudsman adalah melaksanakan tata kelola yang baik. Strategi yang dilakukan Ombudsman sebagai Lembaga yang menangani pengaduan Masyarakat terhadap penyelengaraan pelayanan publik diantaranya membentuk tim penilai Pembangunan zona integritas terhadap 23 Kabupaten/Kota, 23 Kantor pertanahan, 23 Polres/Polresta Se-Aceh yang dinilai adalah kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan, melakukan kegiatan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) On The Spot, Melakukan kajian kebijakan terhadap pelayanan khusus penyandang disabilitas di dinas Pendidikan, serta turun kelapangan untuk mengambil data. Hasil penelitian terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada faktor pendukung Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh baik dalam menjalin komunikasi antar lembaga serta tim yang koordinatif. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi ialah terbatasnya sumber daya serta kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh.