Pelaksanaan magang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Pemagangan di Dalam Negeri. Mekanisme magang sampai selesainya program magang telah diatur pada peraturan tersebut. Dalam peraturan ini diatur mengenai hak pekerja magang dari perusahaan di mana tempat pekerja magang tersebut bekerja. Namun, masih ada juga pengusaha yang melakukan program di luar aturan, tanpa ada surat resmi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, salah satunya adalah perusahaan petshop yang ada di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana mekanisme perjanjian pemagangan dan konsekuensi terhadap peserta magang yang bekerja di perusahaan di Kecamatan Lueng Bata, kedua bagaimana perlindungan hukum peserta magang yang tidak mendapatkan hak dari perusahaan di Kecamatan Lueng Bata, ketiga bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang penyelenggara pemagangan pada perusahaan di Kecamatan Lueng Bata? Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ada tiga. Pertama mekanisme program pemagangan ada beberapa tahapan yang akan dipraktikkan, yang berawal dari pendaftaran sampai mendapatkan sertifikat pengalaman kerja, sesuai dengan peraturan pemerintah dan itu menjadi tidak sah bila perusahaan tidak memenuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Kedua, hak yang tidak didapatkan peserta magang maka diberikan sanksi kepada perusahaan yaitu berupa teguran tertulis dan ada pembatalan kegiatan usaha serta penghentian produk. Ketiga, hukum Islam sangat melarang adanya salah satu pihak merugikan pihak lain, maka diwajibkan untuk mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah.