Pemusnahan sembako ilegal yang dilaksanakan oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan masih menjadi polemik di tengah masyarakat terutama jika ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal pemanfaatan sembako ilegal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik pemusnahan sembako impor ilegal, apa landasan hukum pemusnahan sembako ilegal, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai di Banda Aceh? Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan conceptual approach, bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian bahwa: Pertama praktik pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh dilakukan terhadap sembako yang memenuhi kriteria untuk dimusnahkan, meliputi sembako di dalam kondisi busuk, kadaluarsa, tidak layak untuk dimanfaatkan. Kedua, landasan hukum pemusnahannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai. Ketiga ditinjau dari hukum Islam, pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena sebelum dilakukan pemusnahan, Bea Cukai Banda Aceh meneliti lebih dulu menyangkut kelayakan sembako impor ilegal. Pemusnahan hanya dilakukan terhadap sembako impor ilegal yang telah dinilai kondisi fisiknya yaitu busuk, kadaluarsa dan tidak layak untuk dimanfaatkan. Sembako impor ilegal yang dinilai masih dapat digunakan akan dilakukan tindakan penghibahan pada instansi terkait. Direkomendasikan agar Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh melibatkan lembaga terkait termasuk MPU Aceh dalam penanganan pemusnahan sembako ilegal.