Perdagangan orang khususnya perempuan merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi pemerintah dalam upaya pencegahan kejahatan perdagangan perempuan dan ingin mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Metode penelitian dalam penelitian ini kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DP3A Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan: Pertama, Melakukan sosialisasi tentang kejahatan perdagangan orang. Kedua, membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu komunikasi antar pihak terkait pelaksana program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu adanya kendala pada pelibatan berbagai sumber daya karena sumber daya manusia yang terlibat berpindah-pindah tugas sesuai dengan pemindahan tempat kerja. Dalam melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan, tentunya pemerintah telah melakukan strategi pencegahan yaitu: Pertama Melakukan sosialisasi tentang kejahatan perdagangan orang. Kedua, membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Tetapi, masih ditemui adanya kejahatan perdagangan perempuan.