Penipuan adalah suatu tindakan atau pernyataan seseorang yang bertindak tidak jujur atau berbohong dengan tujuan untuk menyesatkan atau menipu orang lain demi keuntungan dirinya sendiri atau kelompok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana kedudukan hukum putusan hakim terhadap kasus pidana bersifat khusus dengan menggunakan dasar hukum yang bersifat umum dan yang kedua, bagaimana analisis putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue aproach) yang menelaah teori-teori serta asas-asas hukum dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dokumen analisis meliputi bahan data primer bahan data sekunder dan bahan data tersier, yang dikumpulkan yaitu Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,buku,artikel, jurnal, Kamus KBBI, Kamus Hukum serta internet dan lain sebagainya. Adapun hasil penelitian ini. Pertama, Kasus pidana khusus mencakup kejahatan signifikan seperti kejahatan ITE, korupsi, dan kejahatan terhadap anak. Hukum pidana khusus memiliki ketentuan spesifik dan diatur oleh undang-undang berbeda dari KUHP. Teori spesialisasi menyatakan hukum harus disesuaikan dengan karakteristik kejahatan tertentu, sehingga hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Kedua, Penggunaan Undang-Undang ITE dianggap lebih tepat untuk kasus penipuan ini karena menawarkan penegakan hukum yang spesifik dan relevan dengan modus operandi penipuan, digital, memberikan sanksi yang lebih berat, dan efektivitas dalam pengumpulan serta pembuktian elektronik.