Pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues masih ditemukan perceraian di luar sidang Mahkamah Syar’iyah padahal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa masyarakat di Kecamatan Blangkejeren bercerai di luar sidang Mahkamah Syar’iyah dan bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang bercerai di depan sidang Mahkamah Syar’iyah. Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat tertentu, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini, secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi praktisi di Mahkamah Syar’iyah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain. Hasil penelitian ini adalah kesadaran masyarakat dinilai tergolong relatif tinggi, ini terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang mengurus akta cerainya. Akan tetapi masih ada masyarakat yang enggan mengurus akta cerai karena alasan faktor kesadaran hukum masyarakat, pemahaman terhadap aturan hukum yang sudah tertanam sejak kecil, pemisahan antara aturan agama dan aturan negara, memerlukan waktu yang cukup lama, masyarakat belum paham akan manfaat bercerai di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, dan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat.