Keterbatasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh salah satunya muncul dari sumber daya dana dan juga sumber daya manusia di lapangan dalam melaksanakan pengelolaan parkir. Kondisi ini perlu adanya sebuah bentuk kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga untuk dapat membantu pemerintah Kota Banda Aceh khususnya dalam menciptakan pengelolaan perparkiran yang teratur dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan parkir serta mengetahui bentuk pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak Swasta di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan mekanisme kemitraan antara pemerintah dan swasta semuanya dilakukan mulai dari proses pengurusan izin secara administrasi yang semuanya dilalui melalui empat tahap dimana melalui tahap kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, kontrak sewa dan konsensi yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sebuah ikatan perjanjian kerjasama (PKS) antara dishub dan pihak swasta. Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan parkir oleh pihak PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta juga diwujudkan melalui sebuah bentuk penentuan tarif yang sesuai dengan aturan pemerintah, pelaksanaan pelayanan dengan sistem yang terstruktur dan pengelolaan lokasi parkir yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap serta sesuia dengan Qanun No 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.