ABSTRAK

Nama : Setia wahyudi
NIM : 19010548
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Fungsi Rakyat Genap Mupakat (RGM) Menurut
Tinjauan Siyasah Dusturiyyah (Studi Penelitian Di
Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah).
Kabupaten Aceh Tengah).
Tanggal Sidang : 27 Maret 2024
Pembimbing I : Arifin Abdullah, SHI., MH
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Fungsi Rakyat Genap Mupakat, Siyasah Dusturiyyah
Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Rayat Genap Mupakat (RGM) merupakan unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah di kampung setempat. RGM merupakan salah satu unsur pemerintahan kampung yang memiliki peranan penting dalam menjalankan dinamika kehidupan kampung. Salah satu fungsi dari RGM ini sebagai pembentuk dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan Reje. Namun dalam praktiknya di kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol ini RGM belum dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi RGM di Kampung Genting Bulen dan bagaimana tinjauan siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan fungsi RGM di Genting Bulen. Peneletian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Yang kemudian dianalisis melalui analisis diskriptip kualitatip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, RGM di kampung Genting Bulen belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dikarenakan kurangnya kepedulian terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kerja sama dalam menjalankan fungsi dari RGM tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari aspek siyasah dusturiyyah pelaksanaan fungsi yang dilaksanakan RGM masih belum terlaksana dengan baik. Sebagai mana yang dijelaskan berdasarkan teori Al Mawardi dalam bukunya Al-Akham AL Sulthaniyah pelaksanaan dalam pemerintahan harus adanya kerjasama dan adanya hubungan yang erat antara pemimpin dengan rakyatnya.