Dalam proses implementasi kebijakan publik seringkali terjadi penyimpangan baik dalam bentuk program maupun kegiatan, sehingga menghambat pengimplementasian program dan kebijakan publik. Banyak sekali kebijakan publik yang belum dapat diimplementasikan secara maksimal salah satunya yaitu kebijakan perlindungan anak. Di Kota Banda Aceh sendiri angka kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Faktanya Kota Banda Aceh mempunyai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu pemerintah juga telah membentuk DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang melakukan urusan pemerintah dibidang perlindungan kekerasan Terhadap anak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh dan Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melelui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkn bahwa Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan namun belum terlaksana dengan maksimal karena masih adanya indikator yang belum terpenuhi dari enam indikator dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn. Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Kedua, Sumber daya. ketiga, karakteristik organisasi pelaksana. keempat, komunikasi organisasi pelaksana. kelima, sikap para pelaksana. keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. dari enam indikator keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh dikatakan belum optimal karena masih adanya indikator-indikator yang belum terpenuhi untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan