Dalam perjalanan sejarah bangsa terhadap pengadministrasian gampong sudah dikenal sejak dahulu kala, sehingga sampai saat ini sudah menjadi trens dalam kondisi kekinian terhadap administrasi. Oleh karena itu maka pemerintah menganulir ketentuan hukum yang berkenaan dengan pedesaaan atau gampong sebutan untuk masyarakat aceh sesuai pasal 115 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Untuk Mengevaluasi Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe Dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan, Termasuk Penataan Dan Penertiban Data Kependudukan Serta Pemutakhiran Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengutamakan latar belakang alamiah untuk dapat menganalisis fenomena yang dikumpulkan dari ucapan dari orang-orang yang akan diamati melalui proses wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumen. Upaya Pemerintah Gampong Lamkawe dalam Menertibkan Administrasi Kependudukan dalam menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi .Namun, masih terdapat tantangan dalam partisipasi masyarakat dan kelemahan dalam sistem administrasi yang perlu diatasi. Pembaruan data yang terjadwal secara rutin dan penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dapat membantu mengatasi masalah ini dan mendukung administrasi publik yang lebih efektif dan efisien. Faktor faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian data administrasi kependudukan. kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama ketidaksesuain data administrasi kependudukan, meskipun ada upaya yang baik dari pemerintah gampong dalam mencatat dan melaporkan perubahan tempat tinggal, masih ada tantangan dalam hal kepatuhan warga dan pemahaman prosedur administrasi. Peningkatan komunikasi, penyederhanaan prosedur, dan edukasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan mutakhir