Sanksi adat memiliki peran penting dalam menjaga tata nilai dan ketertiban sosial dalam masyarakat di Aceh Utara. Keberadaan adat merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Kajian ini menginvestigasi proses perumusan sanksi adat di wilayah Aceh Utara dalam perspektif fiqh (hukum Islam). Penelitian ini didasarkan pada analisis dokumen, wawancara, dan pengamatan terhadap praktik- praktik hukum adat di Aceh Utara. Studi ini mengungkap interaksi kompleks antara tradisi adat dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perumusan sanksi adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan normatif fokus pada analisis norma-norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Subjek penelitian secara purposif sampling di mana yang diwawancarai, tokoh agama (Ulama), tokoh adat, mukim, Lembaga Adat, dan masyarakat Aceh utara. Fokus penelitian menemukan bahwa alasan filosofis perumusan sanksi adat di kabupaten Aceh Utara menurut fiqh adalah untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai tradisional dan budaya lokal yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat Aceh Utara. Sanksi adat di Aceh Utara didasarkan pada prinsip dalam Islam yang meliputi prinsip keadilan, solidaritas, kerja sama, kepedulian, kepatuhan, keharmonisan, dan ketertiban dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran adat. Rumusan masalah selanjutnya bahwa sanksi adat yang dirumuskan oleh pemangku adat di Aceh Utara telah sesuai dengan hukum fiqh dan kaidah hukum fiqh di mana proses penyusunan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan para alim ulama ahli fiqh dan tokoh adat. Pertama, para ahli fiqh mengkaji berbagai nash (dalil) yang terdapat dalam kitab turast, Al-Quran dan hadis untuk menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan adat. Mereka menganalisis dan memahami konteks serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Setelah itu, para ahli fiqh berdiskusi dengan tokoh adat untuk memahami praktik-praktik adat yang ada dalam masyarakat. Rumusan masalah menemukan hasil bahwa efektivitas penerapan sanksi adat di kabupaten Aceh Utara terlihat sangat efektif di mana masyarakat Aceh Utara secara umum masih meyakini bahwa sanksi adat adalah cara yang efektif untuk mengatasi pelanggaran terhadap norma-norma adat. Sanksi adat diberlakukan berdasarkan nilai-nilai lokal dan kearifan lokal yang telah teruji sepanjang waktu. Meskipun sanksi adat masih relevan dan diterima secara umum masyarakat Aceh utara, namun tantangan muncul dalam bentuk minimnya pengetahuan dan kepedulian generasi muda terhadap eksistensi adat, hukum adat dan sanksi adat. Adapun saran, di harapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengungkapkan alasan-alasan filosofi terhadap sanksi adat dalam masyarakat Aceh, sehingga ke depan masyarakat Aceh lebih paham dengan dasar hukum dalam pemberian sanksi adat, dan nilai-nilai adat yang sesuai dengan prinsip Islam berlandaskan al-qur’an dan sunah terus dilestarikan, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh merupakan hukum Islam yang di sampaikan dengan bahasa dan kearifan lokal Aceh.